October 5, 2022

Pajak Mencekik, Masyarakat Menjerit ?

literaturcorner.com Rabu, 1 September 2021. Ahmad Fachrudin Ketua cabang PMII Jakarta Barat, mengungkapkan kepada salah satu awak media bahwa. Per Juni 2021 lalu, utang pemerintah pusat mencapai Rp 6.554,56 triliun. Sedangkan, rasio utang terhadap PDB mencapai 41,35 persen. Angka itu naik dari periode yang sama tahun lalu yakni Rp5.264,07 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 32,67 %. Nilai utang juga bertambah dibandingkan Mei 2021 yakni Rp6.418,15 triliun, atau setara 40,49 % dari PDB.

Saya sedikit ambigu dengan statment Menteri Keuangan Sri Mulyani “yakin bisa bayar utang asal masyarakat bayar pajak.” Tingkat ekonomi masyarakat kita ketahui berbeda. “Menurut Pitirim A. Sorokin, stratifikasi sosial merupakan pembagian penduduk atau masyarakat ke dalam lapisan kelas bertingkat (hierarkis) dengan perwujudan kelas tinggi dan kelas rendah. Kelompok yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam hierarki sosial.” terang fhacrudin yang juga mahasiswa aktif mercu buana.

Baca Juga : Jangan Jadikan Negeriku Ini Pasar Impor PLTS

Pajak sendiri terbagi menjadi 6:
1.PPh (Pajak Pengatur Penghasilan) dibagu menjadi pada pasal 15 mengatur pajak penghasilan pelayaran, maskapai, asuransi asing, pengeboran minyak, dan perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan infrastruktur negara. 16 mengatur mengatur pajak pribadi yang berupa gaji, upah, hadiah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang berkaitan dengan pekerjaan. dan 22 mengatur pajak perdagangan barang.
2.PPn (Pajak Pertambahan Nilai) 3. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 4.Materai 5.Pajak Bumi Dan Bangunan 6.Pajak Daerah. Jelas fhacrudin

“Kita ketahui bersama ada rencana mengenai penerapan PPn (Pajak Pertambahan Nilai) 12% di sektor pendidikan dan bahan pokok. Disini terlihat ketidakberpihakan, contoh pada kasus mobil yang diberi pajak nol persen sedangkan sembako akan dikenakan PPN.”jelasnya.

“saya harap, jangan hanya masyarakat tingkat kelas bawah yang ditekan. Coba perusahaan asing,pejabat, masyarakat tingkat atas diberikan tekanan yang lebih. Jangan sampai masyarakat tingkat bawah diperas layaknya sapi perah oleh pemerintah. Yang saya takutkan pajak ini sama layaknya hukum, tumpul ke atas tajam ke bawah.” harapannya.