December 8, 2022

Komunitas Pemuda dan Mahasiswa Kalimantan, Bahas Manfaat Ibu Kota Negara Baru untuk Masyarakat Lokal

literaturcorner.com Berkaitan dengan adanya perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan, Persatuan Pemuda Keluarga Mahasiswa (PPKM) Kalimantan menyelenggarakan acara seminar nasional dengan tema “Manfaat Perpindahan Ibu Kota Negara Bagi Masyarakat Lokal dalam Pembangunan SDM, Ekonomi, serta Dampak Sosialnya” pada Senin, 11 April 2022 di Café Daratan Duren Kalibata dan dilaksanakan secara online di Zoom Meeting.

Seminar yang dilaksanakan dengan sistem Hybrid ini dihadiri oleh kalangan pemuda asal Kalimantan dan mahasiswa. Peserta sangat antusias dengan diadakannya seminar ini sehingga mereka hadir secara offline dan online untuk menyimak pemaparan materi dari para narusumber .

Narasumber yang hadir dalam seminar ini berasal dari kalangan tokoh pemuda Kalimantan, Aktivis, dan Akademisi yaitu Mu’ammar Kadafi (Tokoh Pemuda Kalimantan), Alanuari, MA (Dosen UNUSIA Jakarta), Muhammad Julkarnain, MA (Pemuda Kalimantan Timur), dan Arief Rahman Hakim (Ketua KNPI Kalimantan Timur).

Muhammad Hasyim, Ketua PPKM Kalimantan menyampaikan dalam sambutannya mengenai latar belakang diadakannya seminar ini yaitu sebagai upaya untuk memberikan stimulus kepada masyarakat lokal khususnya pemuda asal Kalimantan agar menyambut rencana perpindahan Ibu Kota Negara di Kalimantan. Dalam hal ini peran pemuda sangat penting untuk mengawal proses perpindahan ini sehingga berjalan dengan lancar.

Baca Juga : CETAK KADER YANG BERINTEGRITAS DAN MILITANSI, PK PMII UNUSIA B GELAR PKD

Sebagai seorang akademisi, Alanuari memberikan statement mengenai manfaat dari perpindahan ibu kota ini bagi masyarakat lokal Kalimantan. Menurutnya masyarakat lokal yang dimaksud memiliki banyak tafsir. Masyarakat lokal yang dimaksud bukan hanya masyarakat asli Kalimantan saja, tetapi masyarakat yang telah lama berdomisili juga merupakan masyarakat lokal. Dalam kaitannya dengan masyarakat lokal, jika Kalimantan kemudian menjadi Ibu Kota Negara maka akan berpotensi bertambahnya jumlah penduduk yang tinggi. Bertambahnya jumlah penduduk ini tentu berasal dari berbagai daerah latar budaya yang heterogen. Oleh sebab itu perlu adanya langkah untuk mengantisipasi munculnya konflik dari berbagai aspek sosial kebudayaan.

Munurut Alanuari, perpidahan Ibu Kota Negara di Kalimantan sangat memungkinkan memberikan dampak positif untuk pembangunan daerah. Dampak tersebut tentu harus dikelola dengan optimal untuk pemberdayaan masyarakat lokal Kalimantan, bukan hanya dari aspek pembangunan infrastruktur tetapi pembangunan manusia, sector pendidikan, kesehatan dan budaya juga perlu diterapkan dan disiapkan secara matang.

Jika perpindahan Ibu Kota Negara ini benar terjadi, menurut Alanuari keadilan ekonomi, sosial, politik, lingkungan hidup dan budaya harus dimitigasi sejak dini. Misalnya langkah mitigasi masalah bisa dari sisi regulasi. Regulasi yang dibuat harus menjadi upaya antisipatif untuk menjaga keadilan kesetaraan dan keseimbangan ekosistem sosial masyarakat.

Sementara Narasumber Muhammad Julkarnain, MA lebih memperhatikan ketahanan kearifan budaya lokal masyarakat Kalimantan. Hal tersebut tentu tidak luput dari pandangan pemerintah pusat. Sebagaimana kita pahami bersama, bahwa pada umumnya setiap pembangunan tentu juga akan diiringi dengan resiko persoalan dan konflik. Diantara yang rentan adalah konflik horizontal sesama masyarakat akibat Gegar Budaya (Shock Culture).

Menurut Julkarnain, potensi terpinggrikannya masyarakat suku asli Kalimantan sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, Julkarnain berharap proses perpindahan Ibu Kota Negara ini harus melibatkan pihak-pihak masyarakat asli Kalimantan dari berbagai unsur khususnya tokoh adat, agam dan pemuda. Selain itu ia juga berharap kepada masyarakat yang berasal dari luar Kalimantan yang nantinya akan pindah ke Kalimantan untuk bisa menjunjung tinggi persatuan dan menghormati budaya lokal.

Dengan adanya rencana perpindahan Ibu Kota Negara ini, Julkarnain mengingatkan kepada pihak-pihak yang memiliki otoritas, sebelum perpindahan itu benar terjadi ia meminta agar betul-betul memperhatikan aspek etika politik, ekologis, dan sosial. Tiga unsur etika ini sebenarnya merupakan nasihat sejarah dari Kerajaan Kutai Martadipura yang dikenal dengan Kututukan Sang Maharaja, Ratu Kudungga.

Selanjutnnya Mu’ammar Kadafi sebagai Narasumber dalam seminar ini memberikan pandangannya mengenai perpindahan Ibu Kota Negara yang akan menjadi simbol sebuah negara harus dipersiapkan dengan serius dan komprehensif. Terlepas dari pro-kontra rencana perpindahan ibu kota ini, bagaimanapun langkah ini perlu diapresiasi. Kadafi menilai faktor pertumbuhan dan pemerataan penduduk di Jakarta dan sekitarnya, sudah cukup kritis. Persoalan tersebut berimplikasi pada aspek ketimpangan ekonomi, pendidikan, budaya, dan lain sebagainya baik di wilayah IKN, maupun di lingkup nasional.

Menurut Mu’ammar Kadafi, perpindahan Ibu Kota Negara di Kalimantan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Kalimantan. Hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi di Indonesia. Diantara yang perlu dipikirkan oleh pemerintah adalah daerah-daerah penopang Ibu Kota Negara baru nanti, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat perlu tidak boleh luput.

Mu’ammar Kadafi menambahkan bahwa pembangunan infrastrktur pemerintahan juga darus diimbangi dengan rencana pembangunan sarana pendidikan seperti kampus besar terbaik Indonesia juga sangat diharapkan bisa hadir di Kalimantan. Dari Ibu Kota lama, DKI Jakarta, kita harus belajar banyak, bagaimana mengelola wilayah Ibu Kota Negara dengan daerah sekitarnya, dan potensi membludaknya penduduk di wilayah calon Ibu Kota Negara baru nanti.